Ketua PBNU Respons soal Penerapan Kembali UN, Singgung Standar Internasional

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini wacana kembalinya Ujian Nasional didasarkan pada perlunya standar kualitas bagi murid untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Demikian Yahya  Staquf merespons rencana penerapan kembali UN pada Tahun 2026 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Jumat (3/1/2025).

“Ini pertama soal kebijakan pemerintah, sejauh ini saya kira masyarakat cukup mendengar atau diskusi mengenai seluk beluk policy UN. Tapi kami memperkirakan bahwa kita itu punya masalah menyangkut integrasi semua sistem yang kita bangun secara domestik ini dengan arena perguruan tinggi internasional,” ucap Yahya.

“Selama ini kita mendengar masalah yang terkait standar pendidikan domestik kita, ketika dibawa ke lembaga-lembaga pendidikan internasional. Misalnya lulusan Madasrah Aliyah kita, baik negeri maupun swasta bahkan yang dikelola NU sendiri, ketika daftar ke universitas internasional atau di luar negeri, misal Al Azhar, kita masih harus ngejar standarnya,” lanjutnya.

Baca Juga: Natalius Pigai Bantah Pacari 3 Perempuan: Buser Goreng Berita Saja

Oleh karena itu, Yahya memahami harus ada seleksi lebih terintergrasi dengan standar sistem pendidikan global yang berkembang di seluruh dunia.

“Karena sekolah kita standarnya berbeda-beda. Di sini harus buat seleksi supaya ketemu dengan rumusan kualitas standar, di sana disesuaikan dulu. Nggak semua bisa langsung masuk di perguruan tinggi internasional,” kata Yahya.

“Saya kira hal-hal ini sudah dipertimbangkan soal perlunya UN. Sehingga sistem pendidikan kita lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang berkembang di seluruh dunia,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, Ujian Nasional (UN) belum dilaksanakan pada tahun 2025.

Tetapi, Abdul Mu’ti memastikan pihaknya sudah menyiapkan Ujian Nasional (UN) untuk kembali dilaksanakan di sekolah.

Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas, Said Iqbal: Kami akan Usulkan Buruh atau Petani, Kalah Nggak Apa-apa

“Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan," ujar Abdul Mu’ti di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta Pusat sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (30/12/2024).

Mu`ti mengatakan, Kemendikdasmen akan menjelaskan bagaimana skema UN kalau sudah masuk pada tahun ajaran berikutnya.

“Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya,” kata Abdul Mu’ti.