Politikus PAN Ingatkan Prabowo agar Fokus pada Peningkatan SDM dan Reformasi Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Najib Qodratullah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan sepuluh sektor strategis dalam mengawali tahun 2025.

Sepuluh sektor strategis tersebut antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi pendidikan.

Najib menegaskan pentingnya peningkatan SDM melalui reformasi pendidikan, khususnya dengan fokus pada pelatihan vokasi dan pengembangan keahlian digital bagi tenaga kerja muda.

“Peningkatan SDM melalui reformasi pendidikan, terutama pelatihan vokasi dan pengembangan keahlian digital untuk tenaga kerja muda, harus menjadi prioritas,” kata Najib dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga: PKS sebut Presiden Prabowo Berpihak ke Rakyat Kecil  karena Naikkan PPN Hanya untuk Barang Mewah

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi birokrasi dengan mengintegrasikan perizinan demi mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempermudah investasi.

Najib juga menyoroti pentingnya digitalisasi UMKM melalui subsidi teknologi dan pelatihan untuk mendorong UMKM mencapai standar internasional.

“Digitalisasi UMKM dengan subsidi teknologi dan pelatihan adalah langkah penting untuk mendorong UMKM bertaraf internasional,” katanya.

Pada sektor pertanian, Najib menyerukan transformasi guna meningkatkan produktivitas dengan modernisasi alat, pelatihan, digitalisasi, insentif tepat sasaran, dan mobilisasi penyuluh.

Najib menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan produksi, serta pengembangan potensi maritim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Peningkatan infrastruktur jalan produksi dan pengembangan potensi maritim adalah hal yang tak kalah penting,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menjadi salah satu fokus utama yang ia soroti.

Najib menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan hukum sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga mengusulkan pemberian insentif hijau dengan mempermudah izin investasi di sektor energi terbarukan.

“Pemerintah perlu memberikan insentif hijau dengan menyediakan fasilitas izin yang mudah dan murah bagi investasi energi terbarukan,” kata Najib.

Terakhir, dia menyoroti pentingnya kemandirian pangan dengan memberikan insentif produksi dan pasar guna mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Baca Juga: PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, Presiden Prabowo: Contohnya Jet Pribadi dan Kapal Pesiar

“Pemerintah harus memberikan berbagai insentif untuk meningkatkan produksi dan pasar pangan demi melepas ketergantungan impor,” katanya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada 2025.