JAKARTA, KOMPAS.TV – Dewan Pengurus Transparency Internasional Indonesia (TII) Bivitri Susanti, berpendapat, semua pihak harus obyektif menanggapi nominator tokoh korup versi OCCRP.
Bivitri mengatakan, OCCRP merupakan jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi, sehingga sangat lazim merilis hasil investigasi mereka.
“Pertama, saya mau katakan begini dulu, kita ini jangan buruk muka cermin dibelah begitu ya,” ucapnya dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (1/1/2025).
“Kalau misalnya mau dilihat (OCCRP) mau menghancurkan tokoh segala macam, coba saja kita lihat apakah Bashar Al Asad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa.”
Baca Juga: Daftar Donor OCCRP, Lembaga Jurnalis yang Nobatkan Jokowi sebagai Finalis Tokoh Terkorup 2024
Dalam menanggapi laporan investigasi semacam itu, kata Bivitri, ada dua hal yang harus dilihat, yakni metodologi dan kredibilitas lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
“Dari sisi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya. Tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif dengan kerangka hukum pidana.”
Sebab, lanjut Bivitri, semua pihak harus memahami bahwa kjerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang tidak dapat diurai oleh sebuah sistem hukum yang korup.
“Makanya jurnalis biasanya jadi pegangan untuk masyarakat sipil.”
“Kedua, dari sisi siapakah mereka di balik itu. Saya kira dari website-nya (OCCRP) sudah cukup jelas, bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya,” bebernya.
Saat ditanya pendapatnya tentang tanggapan Jokowi yang menyebut bahwa itu adalah upaya framing jahat terhadap dirinya, Bivitri menilai itu adalah upaya defensif.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.