Ahok Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD: Rakyat Cuma Jadi Penonton

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjelaskan alasannya menolak pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Ahok, pada zaman Orde Baru, Indonesia pernah menjalankan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD.

Hasilnya, rakyat hanya menjadi penonton dan tidak peduli terhadap pemilihan.

“Memang dari dulu saya tolak,” kata Ahok, Rabu (1/1/2025) dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Iksan Apriansyah.

Baca Juga: Keterlambatan dan Penundaan Rekapitulasi Suara Pilkada di Papua Terkendala Keamanan

“Alasan paling penting, kan kita pernah ngalamin (di) zaman Orde Baru, hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli.”

Pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih oleh anggota DPRD,  menurut Ahok hanya akan mengakomodir kesepakatan antar ketua umum partai politik.

“Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga, oknum DPRD dibagi, diatur, atau diancam untuk orang tertentu yang sudah ditentukan.”

Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya menjadi penggagas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali lewat DPRD. Sebab, kata dia, ongkos pemilu di Indonesia terlalu mahal.

“Kemarin kan itu kan di puncak HUT Partai Golkar kemarin, kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita. Nah tapi masih dalam kajian, dan Golkar yang mendahului ngomong itu, dan itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan,” kata Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

“Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi,” lanjutnya, dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV.

Baca Juga: Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Bivitri: Kepala Daerah Melayani Parpol | SATU MEJA

Bahlil optimistis, meskipun pilkada dilakukan oleh DPRD, hak-hak rakyat dalam berdemokrasi tetap bisa terjaga.

“Hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetap demokrasi kita melibatkan rakyat, tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho,” ujarnya.

Menurut Bahlil, saat ini biaya pilkada sangat mahal bukan hanya bagi penyelenggara tetapi juga untuk calon kandidat dan partai politik.