JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis pelanggar hukum di Indonesia yang terlalu ringan, juga menegaskan ia bukan orang yang tidak mengerti hukum.
"Saya mohon ya kalau sudah jelas-jelas melanggar jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum," celetuk Prabowo.
Hal ini disampaikannya dalam acara Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 di kantor Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Senin sore (30/12/2024).
Baca Juga: Momen Presiden Prabowo Singgung Profesor Mental Rendah Diri, Meremehkan Indonesia
Presiden juga melontarkan sindiran lain, "Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok ratusan triliun, vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV," ujar Prabowo. Dipantau dari Breaking News KompasTV.
Ia kemudian melanjutkan dengan menyentil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Jaksa Agung.
"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding, nggak? Naik banding," katanya kemudian.
"Vonisnya ya, 50 tahun begitu kira-kira," imbuhnya.
Sebagai perbandingan hukuman, Presiden Prabowo membandingkan hukuman koruptor dengan pencuri ayam yang berbanding terbalik.
"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu ya (untuk koruptor). Ada yang curi ayam dihukum berat dipukulin," tambah Prabowo.
Baca Juga: Dear Hakim Indonesia, Prabowo Kirim Pesan Soal Korupsi Ratusan Triliun: Vonis Jangan Terlau Ringan
Presiden Prabowo menambahkan imbauan pada aparat pemerintah untuk berbenah.
"Ini kesalahan kolektif kita, mari kita bersihkan," ujarnya.
"Kita gunakan ini untuk untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri. Sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita, lebih baik kita bersihkan diri kita," tambah Prabowo.
Prabowo pun tidak luput menyentil budaya penggelembungan proyek yang menyebabkan kebocoran anggaran negara.
"Budaya mark up (menaikkan harga), budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi," tegas Prabowo.
"Harus kita hilangkan ya (budaya mark up)," imbuhnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.