Guntur Romli Sebut PDIP Tidak Percaya Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus Guntur Romli mengungkapkan, pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak percaya kepada lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Hal itu disampaikan Guntur dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV dengan tema “Jadi Tersangka, Hasto Bongkar Skandal Pejabat Negara”, pada Senin (30/12/2024).

“Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap penegakan hukum saat ini. Misalnya kan KPK ini sudah banyak laporan kasus-kasus korupsi besar ya, tapi kan tidak ada tindak lanjut,” ucap Guntur yang kini kader PDIP.

Menurut Politikus PDIP ini, satu di antara yang tidak ditindaklanjuti adalah laporan soal dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: KPK Respons PDIP yang Ragu soal Bukti Keterlibatan Hasto: Semua akan Diuji di Persidangan

“Misalnya apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara itu ratusan triliun, bahkan sudah menyebut nama, ada nama Bobby Nasution, ada nama Airlangga Hartarto, videonya ini sudah beredar, tapi kan tidak ada tindak lanjut,” ucap Guntur.

“Laporan Ubaidilah Badrun terkait dugaan korupsi kolusi anak-anak Jokowi ya, yang udah berapa kali dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut ya. Ini kita bicara KPK, belum lagi sekarang ternyata terbongkar ada 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dan hukumannya minta maaf, ini kan soal kepercayaan publik apakah masih bisa dipercaya,” lanjut Guntur.

Bukan hanya KPK, Guntur menyampaikan, pihak PDIP juga menyoroti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum.

“Kasus Harvey Moeis ya, merugikan negara Rp300 triliun tapi hukumannya 6 tahun 6 bulan, itu kan sangat menyakitkan. Kemudian juga polisi ya, kita tahu lah polisi juga bagaimana, terakhir ini terlibat dalam beberapa kasus penembakan mahasiswa yang kemudian direkayasa,” kata Guntur.

Baca Juga: Megawati Batal Sambangi KPK meski Hasto Tersangka, Ronny: Cukup Kami Bersama Tim Hukum

“Kemudian ternyata terbongkar lagi soal pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Jadi ketika kita melihat lembaga-lembaga negara, penegak hukum seperti ini maka kami sangat berhati-hati, bahkan mungkin akan menunda kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan itu akan diserahkan kepada mereka, ini akan menjadi boomerang,” lanjutnya.

Selain itu, Guntur menambahkan, pihak PDIP tidak yakin jika dokumen-dokumen dilaporkan kasusnya akan diproses oleh lembaga penegak hukum.

“Kalau pun kami laporkan juga, kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir, harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan sesungguhnya di negeri ini yaitu kepada rakyat, karena kita ngelihat lembaga-lembaga negara ini tidak bisa diharapkan,” ujarnya.