Prabowo Gelar Pertemuan dengan Ketum Parpol, Pengamat: Bahas Kenaikan PPN 12% dan Sikap PDIP

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, Sabtu (28/12/2024).

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk upaya untuk memperkuat soliditas koalisi dan respons terhadap berbagai tantangan politik ke depan.

Direktur Eksekutif Triaspolitica Strategis Agung Baskoro menyebut, pembahasan yang paling disorot publik ialah terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025. 

Baca Juga: Nasdem Sebut Presiden Prabowo Ingin Bertemu Para Ketum Parpol Secara Reguler, Bahas Apa?

"Kita tahu yang paling disorot publik saat ini adalah soal PPN 12 persen, Pilkada tak langsung, hingga isu semi pengampunan koruptor. Pertemuan ini untuk mensolidkan Koalisi Indonesia Maju Plus agar seirama dan sekata dalam merespons isu-isu tersebut," kata Agung dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (29/12/2024).

Ia menambahkan, sinkronisasi kinerja antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menjadi pembahasan utama.

Selain itu, kata dia, pembahasan elite parpol itu juga diprediksi membahas sikap PDI Perjuangan atau PDIP yang berada di luar pemerintahan. Terlebih kini, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan menjadi tersangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tanpa sinkronisasi, dikhawatirkan akan terjadi miss komunikasi yang dapat mengganggu stabilitas koalisi. Kita juga tahu bahwa PDIP berada di luar kekuasaan, dan pasca ditetapkannya Mas Hasto sebagai tersangka, ada beberapa hal yang perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berdampak terlalu jauh," kata Agung.

Menurut dia, pertemuan ini juga disebut sebagai sinyal soliditas koalisi dalam menghadapi dinamika politik nasional.

"Bertemunya ketua umum partai-partai dengan Koalisi Indonesia Maju Plus menunjukkan koalisi ini masih solid. Meskipun ada perbedaan pandangan, seperti PKS yang menolak PPN 12 persen, dinamika ini dapat dikelola dengan baik melalui komunikasi yang intens," katanya.

Agung turut menyoroti posisi PKS yang digantikan oleh PDIP dalam beberapa kebijakan penting. "Artinya, PKS, Nasdem, dan PKB harus lebih bijak dalam memahami etika berkoalisi jika ingin terus berkontribusi di dalam pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pertemuan antara sejumlah Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas soal PDIP dan Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan oleh Bahlil saat ditemui di Jakarta pada Sabtu (28/12/2024).

Baca Juga: Ketum Parpol Bahas PDIP & Hasto Saat Bertemu Prabowo di Kertanegara, Ini Kata Bahlil

Bahlil mengatakan bahwa pertemuan di Kertanegara merupakan diskusi jelang akhir tahun.

 “Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan,” ujar Bahlil.