Ketum PKB Cak Imin soal KPK Dituding Politisasi Kasus Hasto: Saya Kira Tidak Ada yang Seberani Itu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak yakin ada politisasi hukum dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap oleh KPK.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

“Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya,” ujar Cak Imin.

Cak Imin tidak ingin menyimpulkan apapun soal penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Cak Imin lebih memilih menunggu perkembangan informasi soal kasus yang melibatkan Harun Masiku, kader PDIP yang menjadi buron.

Baca Juga: Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Temukan Indikasi KPK Paksakan Kliennya Jadi Tersangka

“Ya kita tunggu saja perkembangannya,” ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, penetapan tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK kental dengan aroma politisasi hukum.

“Seluruh proses ini sangat kental aroma politisasi hukum,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (24/12/2024).

Bukan hanya politisasi, Ronny juga menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP dan itu sudah pernah diungkapkan Hasto di beberapa podcast politik lainnya. Dugaan adanya kriminalisasi makin menguat setelah Hasto bersuara kritis terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon wakil presiden.

Baca Juga: Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Temukan Indikasi KPK Paksakan Kliennya Jadi Tersangka

“Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI-P dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di MK 2023 akhir,” ujarnya.

“Kami menduga ini terlihat seperti teror oleh Sekjen PDI-P,” tambah Ronny.