Pengamat: Bantuan 2 Bulan Pemerintahan Prabowo di Awal Kebijakan PPN 12 Persen Hanya Menunda Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo sebut bantuan dua bulan untuk rakyat yang diberikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kebijakan PPN naik 12 Persen hanya menunda masalah.

Hal tersebut disampaikan  Kunto dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema "PPN 12 persen Tuai Penolakan, Parpol Saling Tuding" di Kompas TV, Selasa (24/12/2024).

“Iya ini hanya menunda masalah saja menurut saya, supaya nggak kena di awal tahun gitu kan atau kemudian, mungkin pemerintah berharap agar perubahan kondisi ekonomi yang membaik dalam waktu 2 bulan, tapi menurut saya itu wishful thinking sih, boleh-boleh aja,” kata Kunto.

Baca Juga: Seskab Bantah Prabowo Batal Bertemu Anwar Ibrahim karena Demam: Ada Keperluan Penting

Tapi, sambung Kunto, pemerintah justru akan dihadapkan dengan situasi sulit ketika masyarakat justru terbiasa dengan bantuan-bantuan yang diberikan.

“Saya bukan ahli ekonomi, tapi menurut saya akan sangat sulit ketika masyarakat sudah terbiasa dengan bantuan itu 2 bulan, tiba-tiba dihentikan,” ujar Kunto.

“Lalu kondisi riil dan kondisi objektif yang memang sangat memprihatinkan ya. Keresahan masyarakat ini pasti akan muncul dan cost politik, cost sosial, dan cost keamanannya jauh lebih besar gitu daripada menunda kenaikan atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Kunto menilai pemerintahan Prabowo perlu berhitung dengan cermat soal dampak kenaikan PPN 12 persen.

Baca Juga: Kejagung Periksa Anak dan Istri Zarof Ricar dalam Kasus Dugaan Suap terkait Vonis Ronald Tannur

“Jadi menurut saya pemerintahan Prabowo harus berhitung, bahwa ada cost lain yang mungkin juga sama mahalnya atau lebih mahal daripada kenaikan yang cuma 1 persen ini secara ekonomi,” ujarnya.