Pengamat Bahas PPN 12 Persen: Suara Lantang PDIP Justru Agak Aneh

JAKARTA, KOMPAS.TV – Analis politik, Agung Baskoro, berpendapat suara lantang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen adalah sesuatu yang aneh.

Menurut Agung yang juga merupakan Direktur Eksekutif Trias Politika ini, saat pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur besaran PPN, seluruh fraksi di DPR setuju, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Minggu (22/12/2024), menjawab pertanyaan kenapa Gerindra melempar isu bahwa PPN 12 persen ini diusulkan oleh PDIP.

“Supaya bareng-bareng ini lukanya, jangan sampai publik tahunya Gerindra saja, karena kan secara historik tadi Pak Wihadi (Wihadi Wiyanto, politikus Gerindra) menjelaskan bahwa ini inisiasi dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi ya, artinya disepakati oleh semua fraksi, semua partai, kecuali saat itu PKS kalau saya tidak salah,” ungkapnya.

Baca Juga: PDIP Kritik PPN 12%, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya

“Ketika ada arahan sekarang ini bersuara lantang PDIP, ini kan justru agak aneh, agak di luar nalarlah.”

Menurutnya, jangan sampai saat situasi sudah seperti saat ini, kemudian ada pihak yang mencoba ‘cuci tangan’, dan merasa paling berkontribusi atau paling berjasa.

“Kita tahu bahwa penolakan publik sangat deras, sangat kencang, dan kemudian ketika PDIP bersuara semacam ini, kan di internal elite ini sebagai sebuah kurang bertanggung jawab, lah.”

“Kedua, memang secara publik ini langkah populis yang diambil PDIP, sekaligus menegaskan bahwa PDIP mengambil jalan keoposisian, artinya publik ditemani oleh PDIP, dan saya kira itu bagus juga buat demokrasi kita supaya check and balances bisa terjaga,” bebernya.

Ia berpendapat, situasi saat ini cukup menarik karena ada pihak yang bersitegang, meski pada ujungnya akan ada win win solution.

“Saya kira nanti pada ujungnya mesti ada win win solution yang bisa dicapai, supaya hal semacam ini bisa dikaji ulang lagi, karena dampaknya sudah mulai terasa,” tuturnya.

“Bola liar semacam ini agak berisiko bagi pemerintahan Pak Prabowo yang akan menyukseskan beberapa program mercusuar dan itu membutuhkan dukungan publik secara masif.”

Dalam dialog itu, ia juga menyebut bahwa publik tidak boleh melupakan sejarah bahwa UU HPP hanya ditolak oleh Fraksi PKS saja di DPR.

Baca Juga: Disebut Gerindra Ikut Loloskan PPN 12 Persen, PDIP: RUU HPP Inisiatif Jokowi

“Story dan history-nya tidak boleh kita lewatkan, karena memang inisiasi itu bersama antara pemerintah dan DPR, DPR pun yang menolak hanya PKS setahu saya, harusnya yang bersuara lantang PKS sebenarnya, artinya ada konsistensi di situ.”

“Tapi ini PDIP (yang bersuara lantang). Saya kira ini tukar posisi saja, tapi ini kan buat Gerindra yang hari ini memegang pemerintahan ‘kurang bertanggung jawab’,” ungkapnya.