Gerindra Heran PDIP Kritik PPN 12 Persen: Padahal Mereka Ketua Panja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku heran dengan kritik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Rahayu menyebut partai banteng itu terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mengesahkan kenaikan PPN tersebut.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut PDIP bahkan menjadi ketua panitia kerja (panja) RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit.

"Itu lah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen," kata Rahayu, Sabtu (21/12/2024), dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tidak Elok Bilang PPN 12 Persen Amanat UU, Celios: Ada Opsi untuk Batalkan

Dia menyebut banyak anggota Partai Gerindra yang hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng tertawa saat mendengar kritik PDIP tentang PPN 12 persen. 

"Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya," kata Rahayu.

"Padahal mereka saat itu ketua panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?"

PDIP merupakan salah satu partai yang menyetujui RUU HPP bersama Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan fraksi yang menolak adalah PKS.

Dilansir Kompas.com, saat pembahasan, politikus PDIP yang menjadi ketua panja, Dolfie, menyebut RUU HPP dibahas berdasarkan surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI bertanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan pembahasan RUU tersebut dilakukan Komisi XI DPR bersama pemerintah.

Baca Juga: Ekonom: Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Terlalu Berpengaruh untuk PDB

Dolfie saat itu menyebut pihaknya sepakat RUU HPP karena menilai kenaikan pajak sesuai dengan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi darat, bebas PPN.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen mendapat penolakan luas oleh berbagai kalangan belakangan ini. Sejumlah politikus PDIP pun turut berkomentar mengkritik kebijakan tersebut.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengkritik kenaikan PPN dengan membandingkan kebijakan pajak di negara-negara tetangga Indonesia.

Menurutnya, Singapura dan Thailand menerapkan kebijakan PPN 7 persen kendati mempunyai pendapatan per kapita lebih tinggi.

"Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen ini bisa membuat ngilu sedikit kehidupan rakyat. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina," kata Ganjar melalui media sosial Instagram, Kamis (19/12).

Baca Juga: Bahlil Jamin Harga BBM Tidak Naik Meski Ada Kenaikan PPN 12 Persen