Usai Dipecat PDI-P, Pengamat Sebut Jokowi Berpeluang Berpolitik tanpa Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Joko Widodo berpeluang tetap berpolitik tanpa partai usai dipecat PDI Perjuangan. Pemecatan Jokowi dari PDI-P diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

Burhan menyebut mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki dua opsi usai dipecat partai. Opsi pertama adalah bergabung dengan partai politik lain yang ada, sedangkan opsi kedua tetap berpolitik dengan mengandalkan persona.

"Ada dua opsi saya kira, opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke dalam partai yang ada, bisa Gerindra, bisa Golkar," kata Burhan dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (16/12).

“Tapi ada opsi yang kedua: Pak Jokowi tidak masuk partai politik mana pun. Tapi bukan berarti pengaruhnya secara politik itu tidak ada, jadi dia ingin beyond dari urusan partai formal."

Baca Juga: Jokowi, Aguan, hingga Airlangga Digugat Rp612 Triliun Terkait Proyek PIK-2, Ini Para Penggugatnya

Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi menambahkan bahwa dirinya menganggap pernyataan Jokowi soal "partai perorangan" bukanlah sindiran untuk PDI-P. Menurutnya, pernyataan itu justru menggambarkan sosok Jokowi sendiri.

Burhanuddin Muhtadi menyinggung bahwa Jokowi berulang kali menyatakan kepercayaan terhadap partai politik rendah. Sehingga, Jokowi disinyalir hendak berpolitik dengan menggunakan pengaruh pribadi.

Sementara itu, politikus PDI-P, Seno Bagaskoro menyebut pemecatan Jokowi serta anak dan menantunya telah dibahas partai sejak lama. Selain Jokowi, PDI-P juga mengumumkan pemecatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Senin (16/12).

Seno menyebut Gibran dan Bobby otomatis gugur keanggotaannya saat mencalonkan diri sebagai cawapres dan calon kepala daerah. 

"Pak Jokowi dan keluarga, dalam hemat kami, itu sudah lama bukan lagi mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," katanya.

Seno menambahkan, pemecatan ini terkait prinsip dan tindakan politik Jokowi yang dinilai tidak sesuai arah kebijakan PDI-P. Menurutnya, pemecatan Jokowi baru disampaikan pada Desember 2024 karena persoalan administratif saja.

"Langkah-langkah politiknya di pilpres, langkah-langkah politiknya di pilkada, termasuk dalam konteks menggerakkan seluruh ambisi kekuasaan dengan berbagai instrumen, dilakukan terus-menerus dan berseberangan dengan sikap partai, maka harus kami lakukan suatu langkah sanksi pemecatan," kata Seno.

Di lain sisi, Seno mengaku pihaknya tidak ambil pusing dengan langkah politik Jokowi usai dipecat. Seno mempersilakan jika Jokowi ingin bergabung dengan partai lain sebagai warga negara yang hak berpolitiknya dilindungi.

Baca Juga: PDI-P Umumkan Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby: Menyalahgunakan Kekuasaan, Merusak Demokrasi