Kritik Usulan Pilkada oleh DPRD: Urusan Rakyat Pelit, tapi Murah Hati dan Bagi Kursi untuk Elite

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapat banyak kritik. Salah satunya datang dari Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang mengeritik efisiensi sebagai dasar argumentasi.

Menurut Titi, hal ini kontradiktif sebab saat ini Prabowo-Gibran justru membentuk kabinet gemuk. "Ini agak kontradiktif, untuk urusan elite, bagi-bagi kursi, kementeriannya dibikin banyak, seratus posisi lebih," ungkap Titi. 

"Tapi giliran mewadahi hak rakyat, kok isunya jadi efisiensi," kata Titi dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/12/2024).

Titi juga berpendapat bahwa kontradiksi ini menjadi catatan yang harus digarisbawahi, "Jadi, kita ini agak pelit kalau sudah urusan rakyat, tetapi kemudian begitu bermurah hati kalau sudah urusan elite ya. Nah ini menjadi catatan yang penting kita garis bawahi," katanya. 

Baca Juga: Dewan Pembina Perludem: Masyarakat Cenderung Sensitif Soal Pengambilan Hak Memilih Secara Langsung

Adapun untuk masalah efisiensi biaya, Titi berpendapat bahwa adanya perubahan sistem pemilihan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, yang mana pada akhirnya bisa menimbulkan biaya berlebih untuk mengatasinya. 

Ia juga menyinggung soal kedaulatan rakyat yang harusnya dipahami dan dijaga. 

"Kekuasaan itu bukan jatuh dari langit, bukan hadiah, tetapi diberikan karena adanya kontrak sosial, mandat dari rakyat, itu yang juga harus dipahami, dan suara rakyat harus didengar," kata Titi.

Baca Juga: Deretan Janji Pramono Anung yang Siap Direalisasikan usai jadi Pemenang Pilkada Jakarta

Usulan Pilkada diselenggaran oleh DPRD disampaikan langsung oleh Prabowo dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024).

Presiden Prabowo, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal.

Ia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan India, yang pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.