Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Beragam Reaksi

KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD dengan alasan Pilkada mahal. Namun, pengamat menilai hal itu kurang demokratis.

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana Kepala Daerah dipilih DPRD dengan mengiyakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengibaratkan Pilkada seperti Pilkades yang biayanya tinggi. Kata Prabowo, dalam Pilkada yang mahal, baik yang menang maupun kalah sama-sama lesu. Lalu, Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang gubernur atau bupatinya dipilih DPRD.

KPU merespons usulan Presiden Prabowo soal Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU akan mengikuti aturan yang dibentuk DPR dan pemerintah. Evaluasi Pemilu Serentak 2024 akan disampaikan ke DPR dan pemerintah untuk jadi bahan pertimbangan dalam menjalankan Pemilu ke depannya.

Wacana sudah bergulir sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pilkada tidak langsung juga dinilai bukan sebagai kemunduran demokrasi.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam program Kompas Petang, menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah hanyalah upaya memudahkan konsolidasi untuk memenangkan berbagai Pilkada. Selain warga, partai politik juga pasti akan dirugikan oleh sistem ini, kecuali pemegang kekuasaan. 

#pilkada #dihapus #dprd #prabowo