Bahlil Sebut Golkar Usulkan Pilkada lewat DPRD: Kita Ingin Demokrasi yang Efisien, Terlalu Mahal Ini

“Jadi jangan dibalik. Nah sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman-kelaziman adat-adat ketimuran dan budaya kita. Dan tanpa mengurangi nilai-nilai dan hak-hak rakyat yang ada,” lanjutnya.

Sebelumnya, usulan agar pilkada dikembalikan ke DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024).

Prabowo menyampaikan, ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal.

Ia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang pilkadanya dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.

Baca Juga: PKB Dukung Pilkada lewat DPRD, Muhaimin: Ayo Kita Diskusikan Bersama

Pendapat Pakar Hukum Tata Negara

Menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, biaya mahal yang menjadi alasan Presiden mewacanakan pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, bermasalah. 

"Karena sebenarnya kita paham, semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung, lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan," ujarnya dalam program Kompas Petang, Jumat (13/12/2024). 

Feri juga menilai tidak tepat jika Prabowo menjadikan Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh.

"Malaysia itu sistemnya parlementer, tentu modelnya ya seperti itu, India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran, dia ada penggabungan pola," jelasnya. 

"Jadi tiga negara yang dijadikan contoh itu ngawur, tidak tepat," imbuh Feri.

Menurut Feri, pernyataan Presiden Prabowo tentang wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengisyaratkan kepentingan tertentu untuk mengarahkan berbagai pihak terhadap apa yang dikatakan.