JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar tak terburu-buru mengubah sistem pemilu di Indonesia.
Pernyataan Ganjar ini menanggapi rencana Prabowo yang ingin mengubah sistem Pilkada dipilih melalui DPRD.
"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (buru-buru)," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Baca Juga: PKB Dukung Langkah Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu di Indonesia, Salah Satunya Gubernur Dipilih DPRD
Ia mengimbau agar rencana itu dikaji secara komprehensif, sebelum nantinya diputuskan.
"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukannya pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.
Ia menyatakan, partainya belum bisa bersikap menolak atau menerima rencana tersebut.
"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," ujarnya.
"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi.
Prabowo lantas membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.
Baca Juga: Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Ngaku Akan Istirahat Sejenak
Prabowo mengusulkan agar ke depannya pemilihan kepala daerah dilakulan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Uang negara bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.