Koalisi Rembuk Perempuan Pesisir: Dorong Pemerintah Layani Air Bersih, Sanitasi, dan Kelola Sampah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan (Justice and Inclusive Wash Coalition-Indonesia) menggelar rembuk perempuan pesisir di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga: Koalisi Lingkungan Gagal Buat Aduan ke Lapor Mas Wapres soal Masalah Food Estate di Papua

Koalisi ini terdiri dari beberapa forum masyarakat, yakni Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, dan IBP.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi karena kondisi wilayah pesisir yang memprihatinkan, terutama terkait dengan akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah,” ujar Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Rosinah melalui keterangan tertulisnya, Rabu.

Survei pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota, dan pemetaan partisipatif dilaksanakan di 5 wilayah pesisir di 5 kabupaten/kota (Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang dan Medan), yang dilakukan oleh Koalisi itu menemukan wilayah desa pesisir tidak memiliki infrastruktur saluran air limbah domestik yang memadai, termasuk septictank.

Hasil pemetaan partisipatif itu mencatat, lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Kota Medan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga dan saluran pembuangan air kotor, serta membuang air limbah domestik langsung ke daratan terbuka, saluran drainase, sungai, maupun pantai atau laut.

Rosinah menjelaskan, rembuk perempuan pesisir itu diharapkan dapat mendorong komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan prioritas alokasi dana desa untuk Wash (Water, Sanitation and Hygiene), lingkungan yang aman dan responsif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

“Kami mendorong komitmen Pemerintah untuk menyediakan ruang (spaces) partisipasi penuh perempuan pesisir dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran terkait Wash, lingkungan yang aman dan responsif GEDSI mulai dari tingkat desa sampai nasional,” jelas Rosinah.

Baca Juga: Warga Desa Nelayan di Indramayu Tetap Antusias Mencoblos meski Dilanda Banjir Rob | SERIAL PILKADA

Adapun Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menyampaikan, pihaknya memberikan pendampingan kepada KPPI melakukan pemetaan partisipatif dengan tools KoboCollect untuk mendalami permasalahan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir.

“Tahapan pendampingan dimulai dengan melibatkan ibu-ibu KPPI dalam menyusun instrumen, melakukan pendataan, mengolah data, dan menyusun laporan hasil survei,” ujar Pius.

Selanjutnya, Perkumpulan Inisiatif memberikan penguatan kepada ibu-ibu KPPI, sehingga mampu melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah.

“Ibu-Ibu KPPI mampu beraudiensi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan anggota DPRD untuk menyampaikan hasil survei. Termasuk usulan solusi atas persoalan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, serta pengelolaan sampah di daerah pesisir,” katanya.

Pius menambahkan, ibu-ibu KPPI juga melaksanakan rembuk perempuan pesisir dengan mengundang Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (Bappeda, DLH, Dinas Kebersihan, Dinas Permukiman, Dinas Kesehatan, DPMPD), Anggota DPRD, dan Ombudsman. 

“Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media aspirasi perempuan kepada pemerintah daerah, sehingga terbangun komunikasi serta komitmen menyelesaikan permasalahan perempuan di isu Wash (Water, Sanitation and Hygiene),” katanya.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan, peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

“Peranannya (perempuan) terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus dampaknya bagi perempuan,” ujarnya. 

Baca Juga: Permen Kelautan dan Perikanan Disebut Jaga Kelestarian Lobster dan Bermanfaat Ekonomi bagi Nelayan

Dani menambahkan, masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman pesisir merupakan hal paling mendasar. 

Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman pesisir sangat buruk dan memprihatinkan.