YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Kondisi Masyarakat Belum Seperti Presiden Prabowo, Orang Kaya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tolak kenaikan pajak 12 persen yang akan diumumkan pemerintah pekan depan. Pasalnya, kenaikan pajak 12 persen dilakukan di waktu dan kondisi yang tidak tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (5/12/2024).

“Alasannya, kondisinya, waktunya belum pas. Saya kepengennya tidak hanya ditunda, tolak awal mulanya. Karena kondisi masyarakatnya belum (siap) seperti presidennya gitu loh, orang kaya gitu, lah kita kan nggak, itu yang pengen diketahui, itu yang pertama,” ucap Indah.

Baca Juga: Ekonom soal Wacana Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara: Kurang Efektif, Hanya Bagi Jabatan

“Yang kedua, kenaikan PPN, sudah ekonominya sulit ditambah kemudian daya belinya sedang menurun, kondisinya sulit, ekonominya, kemudian kondisinya menurun, daya belinya anjlok, nah itu yang kepengen dicek ulang,” sambungnya.

Indah kemudian menyoroti ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi situasi ekonomi.

“Potensi ketidakadilan, mana berita bahwa yang sudah ngemplang-ngemplang (Pajak) itu sudah disampaikan,” kata dia.

Menurut dia, semestinya pemerintah tidak menaikkan PPN tetapi cukai, misalnya dari gula.

Baca Juga: Komarudin Watubun Minta Jokowi Kembalikan KTA: Jangan Merasa Seolah-olah Masih di PDIP

“Seharusnya PPN bisa diganti dengan yang lain, misalnnya dengan cukai. Mas tahu, sekarang ini anak-anak kena diabet, yang mengheran anak-anak. Kalau dulu diabet itu (diderita) sesudah agak tu gitu baru diabet, sekarang menyerang anak-anak, sudah itu saja dicukai, kan duitnya bisa langsung diambil pemerintah mulai besok, nggak usah lama-lama,” ujar Indah.