Tuding Polri Terlibat di Pilkada 2024, MKD DPR Jatuhkan Sanksi kepada Politikus PDIP Yulius Setiarto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Yulius Setiarto. 

Sanksi itu diberikan kepada Yulius, setelah yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik anggota DPR karena menuduh Polri terlibat dalam Pilkada Serentak 2024. 

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan teradu Yulius Setiarto, anggota A234 dari Fraksi PDIP, terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Baca Juga: Politisi PDIP Yulius Setiarto Respons Pemanggilan MKD DPR Terkait Partai Cokelat di Pilkada 2024

Nazaruddin menjelaskan, keputusan MKD tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan MKD yang bersifat tertutup, dan keputusan bersifat final serta mengikat sejak tanggal dibacakan.

Sementara Yulius menyatakan video yang diunggah di akun TikToknya hanya mengutip temuan dari salah satu media. 

Ia berharap dengan adanya video tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024.

Baca Juga: MKD DPR Panggil Pelapor Yulius Setiarto soal "Partai Cokelat" | SERIAL PILKADA

"Saya tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Permintaan saya kepada Kapolri untuk membuat klarifikasi adalah wujud kecintaan saya kepada Polri sebagai lembaga pengayom yang harus dijaga mati-matian," ujarnya.