Gaduh "Parcok" Cawe-Cawe Pilkada, Prabowo Ucap Terima Kasih untuk TNI, Polri, BIN, KPU, Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan menyampaikan terima kasih kepada Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto di tengah gaduh isu partai cokelat (parcok) -- merujuk pada kepolisian -- dituding melakukan cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024, Senin (3/12/2024).

“Saya terima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN, KPU, sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik dengan aman dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman tertib dan berhasil,” ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (3/12).

Presiden Prabowo kemudian menyebut, pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada Serentak 2024 lalu melakukan gugatan, merupakan bagian dari demokrasi.

Baca Juga: Mensos soal Bansos Wapres Gibran: Nggak Perlu Diperdebatkan, yang Penting Manfaatnya

“Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya itu, tidak ada masalah itu, bagian dari demokrasi, ya. Kita harus ingat, kita adalah (negara) demokrasi, kalau tidak salah, ketiga terbesar di dunia,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan pendapatnya soal dugaan intervensi polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, tidak ada pola kecurangan terstruktur dan sistematis partai coklat (polisi -red) alias parcok pada Pilkada Serentak 2024.

Ia pun menekankan, aduan soal dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada Serentak 2024 harus dibuktikan dengan data yang konkret.

“Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” kata Bima Arya.

Baca Juga: Gaji Guru Non-ASN Disebut Naik Rp2 Juta Ternyata Rp500 Ribu, Istana Beri Klarifikasi

“Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya, karena aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak terpola, misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi,” sambung Bima.