Kerusuhan di Pilkada Papua 2024: 94 Orang Terluka, Kapolres Dipanah di Wajah

JAYAPURA, KOMPAS.TV - Kerusuhan terjadi di sejumlah daerah Papua saat pelaksanaan pilkada serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024). Kapolres Mamberamo Tengah di Papua Pegunungan dilaporkan terluka akibat dipanah saat kerusuhan. Sedangkan di Puncak Jaya, Papua Tengah, bentrok massa pendukung calon bupati menimbulkan 94 korban luka.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menyebut kerusuhan di Mamberamo Tengah diawali tindakan massa salah satu pendukung wakil bupati di kantor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kobakma pada Rabu (27/11) malam.

Baca Juga: Habiburokhman soal Pilkada Jakarta: Memang Dua Putaran

Massa menuduh Pj. Bupati Mamberamo Tengah mengintervensi pemungutan suara karena hadir di kantor PPD Kobakma. Kerusuhan yang terjadi membuat Kapolres Mamberamo Tengah Ajun Komisaris Besar Rahman terpanah di bagian wajah.

”Atas kejadian tersebut, Kapolres Mamberamo Tengah Ajun Komisaris Besar Rahman terkena panah di bagian rahang pipi kanan dalam kondisi sadar dan dirawat di RSUD Lukas Enembe, Mamberamo Tengah,” kata Benny dalam keterangannya di Jayapura, Kamis (28/11).

Sementara itu, massa pendukung dua pasangan calon bentrok di Distrik Mulia, Puncak Jaya. Bentrokan massa menimbulkan setidaknya 94 korban luka di ibu kota Puncak Jaya tersebut.

Kapolres Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Kuswara menyampaikan bahwa sebanyak 40 rumah dan satu honai turut dibakar dalam kerusuhan. Korban yang mengalami luka parah sejumlah 14 orang dan dilarikan ke RSUD Jayapura.

Polres Puncak Jaya melaporkan situasi di Distrik Mulia telah kondusif pada Rabu (27/11) malam hingga Kamis (28/11) pagi.

"Malam hingga pagi ini situasi di Mulia terus kondusif,” kata Kuswara dikutip Kompas.id.

Ketua Bawaslu Papua Tengah Markus Madai melaporkan bahwa logistik pemilu rusak karena kerusuhan massa di Puncak Jaya. Markus menyebut pemilihan di Puncak Jaya kemungkinan akan diulang.

”Kotak suara dan logistik lain dibawa kabur hingga dirusak. Dengan begitu, Bawaslu provinsi melakukan supervisi untuk merekomendasikan kepada Bawaslu kabupaten guna pelaksanaan pemungutan suara susulan,” katanya.

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Imbau Pihak yang Kalah di Pilkada Lapang Dada atau Tempuh Jalur Hukum