Luhut Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur, Begini Respons Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, hampir pasti diundur. 

Ia menyatakan pihaknya sedang menunggu kelanjutan langkah pemerintah tersebut. 

"Kami belum dapat informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi PPN 12 persen dan juga kemudian langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau sesudah, bila itu kemudian jadi naik," kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2024). 

Baca Juga: Luhut Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, nantinya pemerintah yang akan mengumumkan penundaan atau tetap menaikkan PPN. 

"Sehingga menurut saya, pengumuman resmi itu akan datang dari pemerintah, sehingga nanti kita tunggu saja dan jawaban-jawabannya akan menunggu setelah ada sikap resmi dari pemerintah," katanya.

Berdasarkan undang-undang, kata dia, PPN harus naik pada Januari 2025. Namun saat ini, kata dia, pihaknya sedang mengkaji situasi ekonomi dan sejauh mana PPN dapat naik dengan situasi ekonomi tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu proses kajian selesai. 

"Kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi terus dengan pemerintah yang tentunya komunikasi-komunikasi dan kajian-kajian ini tentunya untuk kebaikan rakyat," katanya.  

Sebelumnya, Luhut mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12 persen yang rencananya mulai berlaku 1 Januari 2025, berpotensi diundur.

Baca Juga: Kenaikan PPN 12 Persen, Wamendagri: Pengendalian Inflasi Berlanjut

Dia menyebut pemerintah akan memberikan stimulus bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Adapun saat ini, Luhut bilang pemerintah masih menghitung jumlah masyarakat kelas menengah yang bakal menerima bansos terkait kenaikan tarif PPN.

"Kita enggak tahu (kenaikan PPN dilakukan 1 Januari 2025), nanti rapat masih ada lagi," ucapnya.