JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa bersih-bersih di sektor pertanian terkait peredaran pupuk ilegal.
Menteri Pertanian menonaktifkan 11 pegawai Kementerian Pertanian terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan staf.
”Ada pegawai Kementan yang proses lelang ini, kami mohon maaf kami nonaktifkan 11 orang, mulai hari ini,” kata Mentan Amran.
Kementan juga memasukkan empat perusahaan pupuk ke dalam daftar hitam (blacklist) karena terbukti mengedarkan pupuk palsu.
“Ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar kurang dari spek yang ditentukan Kementan. Kami proses di dirjen, kalau memang terbukti bersalah kami kirim ke penegak hukum,”ungkap Menteri Amran.
Amran tegaskan tindakan meluluskan produk pupuk palsu ini sangat merugikan para petani per-hektare Rp19 juta.
“Petani mengeluarkan biaya pengolahan tanah, pembibitan, itu kurang lebih per hektare Rp19 juta, artinya pupuk yang palsu merugikan total petani kita kurang lebih Rp600 miliar. Yang kurang kualitasnya dari standar merugikan petani kita, potensi kerudian Rp3,2 triliun,” jelasnya.
Video Editor: Rizaldi
#mentanamran #pupukpalsu #petani
Baca Juga: Litbang Kompas Gelar Simulasi Hitung Cepat Pilkada Serentak 2024 | SERIAL PILKADA
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.