Anggota Komisi I DPR: Pembentukan Angkatan Siber Jangan Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengingatkan pemerintah dalam rencana penambahan matra siber di lembaga TNI. 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui pembentukan lembaga angkatan siber tersebut juga tentu bukan hal yang mudah dan diperlukan kajian mendalam.

Sebab, saat ini sudah ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehingga, diharapkan pembentukan angkatan siber ini tak terjadi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Baca Juga: Pakar Keamanan Siber Bongkar Jaringan Judi Online Oknum Komdigi  hingga Sadbor Ditahan

"Tadi Pak Menhan sih lumayan concern terkait dengan matra baru Angkatan Siber ini namun lagi-lagi masih perlu dikaji lebih lanjut karena tentunya nggak gampang untuk buat Angkatan Siber baru," kata Farah di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Jadi kalau mau bikin angkatan siber juga harus memastikan ini jangan ada tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain yang memang juga punya kewenangan di dunia siber, jadi memang yang ada sekarang ini belum cukup untuk menangkal serangan siber," demikian imbuhnya.

Ia menjelaskan, terkait dengan wacana singkatan siber itu masih terus dikaji dan terkait dengan urgensinya.

"Kemarin ketika kita rapat dengan Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional dan kita menanyakan kepada lembaga-lembaga terkait dengan kajian Angkatan Siber ini," kata Farah. 

Farah menyebut, bila serangan siber yang terjadi ini tentu harus menjadi fokus utama juga ditambah memang serangan siber ini sudah terjadi beberapa kali.

Bahkan yang mengkhawatirkan, kata Farah, ada salah satu lembaga negara yang lamannya diubah menjadi website judi online akibat serangan siber.

Oleh sebab itu, perhatian pada serangan siber ini juga harus menjadi salah satu yang menjadi perhatian karena mempunyai efek yang sangat besar kepada keamanan siber negara.

"Karena kan kalau kita lihat sekarang serangan siber yang ada itu sudah bukan serangan siber yang bisa dibilang ecek-ecek dan ada website kementerian lembaga yang diretas, bahkan tadi kami juga menyinggung ada juga yang diretas, saya nggak sebut nama tapi website salah satu lembaga yang diubah menjadi website judi online," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Setuju Rencana Pembentukan Angkatan Siber, DPR Periode Mendatang Telah Bersiap?

"Kemudian juga serangan-serangan proxy war ini kan juga mempunyai efek yang bisa dan jangan sampai ke depannya bisa melumpuhkan pertahanan negara," sambungnya.