PKB Tegur Hasbiallah Ilyas, Kadernya yang Sebut OTT KPK Kampungan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi teguran kepada Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan.

Sebab, bagi PKB, OTT memang bukan indikator utama memberantas korupsi, tetapi instrumen yang tetap perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi.

Demikian Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (25/11/2025).

“Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais.

Kendati, sambung Ais, pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi.

Baca Juga: Golkar Minta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Kooperatif Ikuti Proses Hukum

“Harus kita garis bawahi, prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujarnya.

Ais dalam keterangannya menuturkan, jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme (KKN) dapat dikurangi dan dihilangkan.

“Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT,” ujar Ais.

Sebelumnya, dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbiallah Ilyas menyatakan sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan OTT KPK kampungan.

Bukan hanya sependapat, Hasbi bahkan meminta calon Dewas KPK Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.

Baca Juga: Ada 34 Calon Kepala Daerah Mantan TNI, Pilkada Bisa Netral? Panglima Beri Jawaban

“Saya minta tanggapan Bapak, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi, Rabu (20/11).

Tidak hanya itu, Hasbi juga menyebut OTT KPK sebagai bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran.

“Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.