Presiden Prabowo Anggap Sistem Pemilu Tidak Efisien, Wamendagri: Terlalu Boros, Harus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menganggap sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terlalu mahal dan tidak efisien. Bima Arya mengaku diminta Prabowo memperbaiki sistem pemilu.

Bima Arya mengaku diminta Prabowo memperbaiki sistem pemilu ketika dipanggil ke Hambalang jelang penunjukan wakil menteri. Katanya, Prabowo berpesan agar Kemendagri mencari solusi yang tepat untuk pemilu.

"Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya," kata Bima Arya dalam seminar publik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Baca Juga: Cara Cek Profil, Visi, dan Misi Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 di infopemilu.kpu.go.id

Bima Arya menyebut tidak hanya Prabowo yang mengeluhkan sistem pemilu saat ini. Menurutnya, banyak pengamat, peneliti, politikus, ataupun elemen-elemen masyarakat yang mengeluhkan sistem pemilu.

"Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana," kata eks Wali Kota Bogor tersebut.

Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan, Kemendagri saat ini masih berupaya mencari formulasi terbaik untuk penyelenggaraan pemilu. Kemendagri disebut akan berupaya memperbaiki sistem pemilu usai pilkada serentak 2024.

Bima Arya menyampaikan, anggaran pemilu di beberapa daerah terlalu besar hingga meniadakan atau mengurangi alokasi anggaran lain.

"Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien," kata Bima Arya dikutip Antara.

"Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain."

Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Indonesia Akan Sumbang 30 Juta Dolar untuk WHO