Pemerintah Prioritaskan Tiga Hal untuk Ditindaklanjuti dalam Upaya Berantas Judi Online

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Desk gabungan kementerian/lembaga memrioritaskan tiga hal untuk ditindaklanjuti dalam upaya memberantas judi online (judol).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Polri terkait capaian pemberantasan judi online, di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

“Dari hasil rapat desk pada hari ini, ada tiga hal prioritas yang akan dtndaklanjui segera di dalam upaya pemberantasan judi online,” jelasnya, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

“Pertama, desk gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokirran secara sistematis,” kata Budi.

Kedua, desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuaran aliran keuangan judi online.

Baca Juga: Laporan Capaian Penindakan Judi Online, Menkopolkam Soroti TNI Polri dan Pegawai Terlibat

“Kita akan upayakan koordinasi hukum linas negara dengan menyasar aktivitas penucian uang untuk memudahkan penindakan.”

“Ketiga, desk gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online, bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan,” tambahnya.

Menurut Budi, selama ini masyarakat menjadi korban penipuan para operator judi online, dengan memberi harapan kemenangan.

“Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, diberi harapan bisa memang dalam permainan judi online,” tegasnya.

“Padahal program judi online itu sudah di-setting agar masyarakat past kalah, ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya.”

Budi menambahkan, ketiga hal prioritas trsebut akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPATK, yang seluruhnya hadir pada rilis tersebut.

Selain ketiga hal priorias dari desk gabungan, lanjut Budi, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data fokus mengerjakan dua hal.

“Sedangkan untuk desk keamanan siber dan perlindungan data, ada dua fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan  Digital, dan BSSN.”

Baca Juga: Komdigi Sebut Transaksi Judi Online Berpotensi Capai Rp700 Triliun: Pemberantasan Butuh Kolaborasi

“Pertama adalah melakukan penguatan keamanan website milik pemerintah, termasuk pemda dan lembaga pendidikan,” jelasnya.

Kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap pusat data nasional sementara atau PDNS.