Kompas TV nasional peristiwa

PDI-P Respons Endorsement Jokowi di Pilkada: Memantik Perspektif, Ini Etikanya Njawani Ndak Sih?

Kompas.tv - 21 November 2024, 10:25 WIB
pdi-p-respons-endorsement-jokowi-di-pilkada-memantik-perspektif-ini-etikanya-njawani-ndak-sih
Jokowi sarapan bersama Ahmad Luthfi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/11/2024). (Sumber: Kompas.tv/Ant/Aris Wasita)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soroti etika politik ‘njawani’ Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Pasalnya Jokowi yang seharusnya menjadi guru bangsa dan memiliki sikap kenegarawanan justru melakukan endorse di sejumlah Pilkada.

Demikian Juru Bicara Pemenangan Pilkada PDI-P Seno Bagaskoro dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (21/11/2024).

“Masyarakat Jawa Tengah itu adalah masyarakat yang punya kultur politik Njawani, artinya apa, variabel ukurnya bukan hanya baik buruk atau benar salah, tetapi ada juga persoalan etika dan kultur, Njawani atau tidak njawani,” kata Seno.

Baca Juga: Kemendagri Pertimbangkan Usul Bawaslu untuk Pilkada dan Pilpres Digelar di Tahun Berbeda

“Kalau lihat perbincangan publik sekarang, bicara tentang Pilkada Jawa Tengah, apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi itu memantik perspektif yang beragam loh, ini etikanya njawani apa ndak sih,” sambungnya.

Sebab, ungkap dia, Jokowi sebagai seorang mantan presiden pernah mengucapkan akan berhenti dari proses politik tetapi kemudian justru cawe-cawe dengan aktif memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

“Orang semakin mendiskusikan ini etika sebenarnya apakah pantas atau tidak seorang mantan presiden melakukan hal seperti ini, yang harusnya kemudian menjadi guru bangsa, menjadi teladan, menjadi negarawan, tapi malah masih ikut serta dalam pilkada yang levelnya di bawah beliau sebagai (mantan) presiden,” ucap Seno.

Baca Juga: Calon Dewas Mirwazi Sesalkan Putusan MK Persulit Kerja Pengawasan Terhadap Penyidik KPK

“Kalau Gubernur ini kan secara politik hirarkinya di bawah presiden, kenapa harus melakukan hal ini, perbincangan itu sekarang sangat banyak muncul di publik dan untuk culture Jawa yang sering kali tidak straight to the poin,” tambah politikus PDI-P ini.


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x