Respons Pimpinan DPR soal Gibran Bikin Layanan Lapor Mas Wapres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons layanan pengaduan warga yang dibuat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut dia, itu tak akan bertabrakan dengan lembaganya yang memiliki Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM.  

"Mana yang lebih cepat saja, kami ini kan tidak ego sektoral, mana yang lebih cepat, mana yang baik, yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, semua program-program pemerintah bisa berjalan," kata Adies di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

Baca Juga: Hari Kedua Beroperasi, Begini Tata Cara Posko 'Lapor Mas Wapres' Terima Aduan Warga

Politikus Partai Golkar itu mengaku tak mempermasalahkan layanan aduan masyarakat yang dibuat oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut. 

"Ya, kan bagus toh, jadi Wakil Presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sebagai masyarakat tentunya sangat senang bisa langsung memberikan aspirasinya kepada Wakil Presiden," ujarnya.

"Di DPR kan juga kami sudah bentuk tuh Badan Aspirasi Masyarakat, BAM. Jadi BAM ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat bisa selain kepada DPR, juga bisa langsung (menyampaikan aspirasi) kepada Wakil Presiden, kepada pemerintah," imbuhnya.

Ia menilai layanan itu tak akan tumpang tindih dengan keberadaan badan yang memiliki fungsi serupa.

"Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh-seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka juga pengaduan-pengaduan kan, seperti di kepolisian kan juga sudah ada pengaduan masyarakat, TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres juga sudah membuka itu. Jadi saya rasa baik-baik saja," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Gun Gun Muhammad menilai program ‘Lapor Mas Wapres’ yang digagas Gibran hanyalah sebatas pencintraan dan politisasi.