JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku setuju dengan usulan dari Komisi II DPR RI agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) disetop hinngga Pilkada Serentak 2024 selesai.
DIketahui, pencoblosan Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November mendatang.
“Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya Bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya. Tapi esensinya, substansinya, kami setuju,” kata Bima di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Baca Juga: Luluk Tanya Risma soal Bansos: Ibu Ini kan Punya Pengalaman Sebagai Mensos | Debat Pilgub Jatim
Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tak boleh diwarnai kontroversi penyalahgunaan bansos. Oleh sebab itu, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut.
“Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” ujar mantan Wali Kota Bogor itu.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai pemerintah daerah harus segera menyetop pemberian bansos.
“Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, Pak,” ujarnya.
Ia menyebut, usulan itu agar pelaksanaan pesta demokrasi nanti bisa berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku.
Baca Juga: Info Bansos BPNT Tahap 6 untuk November 2024 Sudah Dicairkan? Cek Daftar Penerima di Link Ini
“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDI-P mau dari mana pun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandas Deddy Sitorus.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.