Kompas TV nasional politik

Wamendagri Tinjau Jateng dan Jatim: Temukan Masalah Netralitas ASN dan Kades Terkait Pilkada 2024

Kompas.tv - 11 November 2024, 16:22 WIB
wamendagri-tinjau-jateng-dan-jatim-temukan-masalah-netralitas-asn-dan-kades-terkait-pilkada-2024
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan penjabat (pj.) kepala daerah dan Kemendagri terkait dengan kesiapan Pilkada 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Sumber: Melalusa Susthira K/Antara)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menyebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki problem netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa terkait pilkada serentak 2024.

Bima Arya meninjau setiap provinsi di Indonesia bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hasilnya, ditemukan masalah netralitas ASN dan kepala desa di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kemarin keliling ke Jateng dan Jawa Timur ini memang dua daerah yang ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN, termasuk juga kepala desa," kata Bima Arya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: Menko Polkam Budi Gunawan Ingatkan Pejabat Netral dalam Pilkada, Bagaimana dengan Presiden Prabowo?

Eks wali kota Bogor itu menyatakan, dugaan pelanggaran netralitas di kedua provinsi tersebut memerlukan perhatian dari Komisi II DPR.

Bima Arya pun menyebut, pihaknya dapat memberikan sanksi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan," kata Bima Arya dikutip Antara.

"Tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi mengingatkan agar penyelenggara negara menjaga netralitas selama gelaran pilkada serentak 2024.

Budi menyebut pelanggaran netralitas pejabat dapat mencoreng citra pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang belum genap sebulan menjabat.

"Jangan sampai potret pemerintah yang baru ini tercederai oleh hal itu (tidak netral). Jadi, semua harus netral sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta sukses," kata Budi Gunawan, Minggu (10/11).

Netralitas pejabat dalam Pilkada Jateng 2024 menuai sorotan belakangan ini, terlebih usai Presiden RI Prabowo Subianto terang-terangan mengampanyekan salah satu paslon.

Prabowo mengampanyekan paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang bersaing dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Prabowo mengaku butuh dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan pemerintahannya dan mengimbau masyarakat agar memilih Luthfi-Yasin.

"Saya percaya mereka merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," kata Prabowo dalam video yang diunggah Ahmad Luthfi.

Baca Juga: Kapolri Sebut Kini Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti Judi Online




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x