Kemenag Sebut Rekrutmen PPIH 2025 Bakal Libatkan Personel TNI untuk Jadi Petugas Haji

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengusulkan pelibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari petugas haji pada musim haji 2025.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji asal Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafi'i, menyampaikan usulan ini dalam acara peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Padang, Sumatera Barat, Sabtu malam (1/11/2024).

Menurut Romo, kehadiran unsur TNI dalam tim petugas haji dimaksudkan untuk memperbaiki disiplin dan efektivitas pelayanan, yang selama ini dinilai masih kurang optimal.

Ia menambahkan bahwa ada beberapa keluhan terkait petugas haji yang dinilai kurang fokus dalam menjalankan tugasnya, seperti berkumpul merokok atau mengobrol, sehingga pelayanan kepada jemaah menjadi tidak maksimal.

Baca Juga: Dibuka Hari Ini, Berikut Syarat Lengkap dan Cara Daftar Lowongan Petugas Haji (PPIH) 2025

"Dalam rangka peningkatan layanan haji, petugas haji nantinya harus dikombinasikan dengan personel TNI," kata Romo HR Muhammad Syafi'i.

"Itu petugas haji kumpul di sana merokok, kumpul di sini ketawa-ketawa sehingga jamaah tidak terlayani," kata dia.

Dalam usulan tersebut, Kemenag mengajukan kuota 50 hingga 60 persen petugas haji berasal dari personel TNI, sementara sisanya diisi oleh perwakilan dari organisasi masyarakat dan pihak lainnya. "Rencana kuota ini diharapkan akan membawa perubahan dalam layanan haji, dengan proporsi TNI sekitar 50 hingga 60 persen, terutama dari pangkat di bawah kapten," kata Romo.

Namun, Romo menegaskan bahwa pelibatan TNI sebagai petugas haji baru sebatas usulan awal. Proses ini akan melalui kajian dan peninjauan mendalam oleh berbagai pihak terkait untuk memastikan keputusan yang terbaik bagi peningkatan pelayanan haji.

Usulan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman ibadah haji yang lebih baik bagi jemaah, mengurangi potensi keluhan, dan memperkuat kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Indonesia di Tanah Suci.

"Nanti porsi TNI 50 hingga 60 persen dan tentu pangkatnya yang di bawah kapten," kata dia dikutip dari Antara.

Baca Juga: Bawaslu Minta Paslon Jangan Libatkan Anak Dalam Pilkada