Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Pimpinan Komisi XIII DPR: Seharusnya Bicara dengan Menko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta agar anggaran untuk kementeriannya ditambah dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.

Menurut dia, seharusnya Pigai melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut ke publik. 

Sebab, kata dia, sebagai pembantu presiden, tugas menteri hanya menjalankan visi dan misi Kepala Negara. 

Baca Juga: Alasan Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun: Mau Bangun Universitas HAM Taraf Internasional

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Politikus PDIP itu menilai permintaan Natalius tersebut terkesan kurang relevan. Hal ini mengingat, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan lewat pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” katanya.

Selain itu, kata dia, sikap Natalius itu sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan agar kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” kata Andreas.

Dia menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," katanya.

Ia memahami target yang ingin dicapai Natalius bertujuan baik dengan didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia.

“Tapi kita perlu mengkaji lagi terkait masalah anggaran ini. Sehingga semua program dapat berjalan efektif, dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan, tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya. 

Natalius juga menyebut Kementerian HAM memiliki tugas yang berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.

Selain itu, dia menjabarkan, akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. 

Baca Juga: DPR akan Panggil Menteri HAM Natalius Pigai untuk Bahas Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun

Ia juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.