Prabowo Akan Copot Menteri yang Tak Dukung Makan Bergizi Gratis, Golkar: Wajar, Itu Hak Prerogatif

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono setuju dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto ihwal rencana mencopot menterinya yang tak mendukung program makan bergizi gratis. 

Menurut dia, setiap Kepala Negara memiliki visi dan misi saat memimpin, sehingga seluruh pembantu Presiden harus selaras dengan atasannya dalam bekerja. 

"Menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya tidak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian," kata Dave di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/10/2024)  

Baca Juga: Prabowo Minta Menteri-Menteri Gerak Cepat Siapkan Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, kata Dave, pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. 

"Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai Presiden, dia kan memiliki concern, Pak Prabowo sebagai Presiden, dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arahnya pemerintahan kita," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan publik agar terus mengawasi kinerja para menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. 

"Tapi ini kan baru minggu pertama, jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan Presiden agar benar-benar terasa nanti yang baik," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan bila tidak mendukung program makan bergizi gratis. 

“Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menegaskan, program makan gizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu menyusui dan ibu hamil merupakan kebijakan strategis. 

Baca Juga: Rombongan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Tiba di Akmil Magelang, Disambut Warga dan Pelajar

“Saya haqqul yaqin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik,” ucapnya.