DPR akan Panggil Menteri HAM Natalius Pigai untuk Bahas Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membahas permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun.

Rencananya pemanggilan itu akan dilakukan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. 

Politikus Partai NasDem itu mengaku ingin mendengarkan penjelasan dari Pigai terkait detailnya. 

Baca Juga: Respons Pimpinan DPR soal Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius," kata Willy di gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan bahwa usulan itu perlu dilakukan dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Jadi tentu penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting, sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri," katanya.

Selain itu, kata dia, dirinya tak ingin menduga-duga atau berprasangka buruk atas permintaan tersebut. 

"Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama," ujar dia.

"Kan anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali lagi kita nggak bisa menduga-duga, kita cermati aja bersama-sama," imbuhnya.

Sebelumnya, Natalius Pigai langsung meminta kepada Presiden Prabowo agar anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp20 triliun.

Baca Juga: Natalius Pigai Ingin Anggaran Rp 20 Triliun untuk Kementerian HAM, Begini Respons Pimpinan DPR

Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini sebesar Rp64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

Karenanya Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya.

Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp64 miliar jadi Rp20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10).