Cerita Swasembada Pangan Dua Presiden: Soeharto Sebut Kerja Raksasa, Prabowo dalam Tempo Singkat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Salah satu isi pidato Presiden Soeharto saat pelantikan di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10/2024) adalah swasembada pangan dan energi. Dengan berapi-api, Prabowo yang pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, mengatakan bahwa swasembada pangan dan energi akan diusahakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” katanya. 

Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya. 

Baca Juga: Jadi Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto Bakal Percepat Swasembada Pangan

Dalam urusan swasembada pangan, Prabowo  juga menekankan pentingnya digital dalam distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” ucapnya.

Di zaman Orde Baru, swasembada pangan pernah diraih ketika Soeharto jadi presiden. Bahkan pada 14 November 1985, lembaga pangan dunia (FAO) memberikan penghargaan atas usaha swasembada itu. 

Kala itu Direktur Jenderal FAO, Dr Edward Saoma, memberikan penghormatan khusus kepada Presiden Soeharto atas prestasi yang dicapai Indonesia. Menurutnya, Presiden Soeharto secara pribadi berjasa dalam menyusun kebijakan sehingga Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.

Pak Harto dalam pidatonya mengatakan, "Kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan," katanya dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988 ” (Penerbit PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003)

Yang cukup menarik, Soeharto juga menyebut peran para perempuan. "Dan yang paling penting dan menentukan ialah: kerja keras, cucuran keringat, semangat dan kegairahan berjuta-juta petani Indonesia sendiri. Dalam hubungan ini patut dicatat bahwa peranan wanita sangat besar, baik dalam usahan intensifikasi pertanian maupun dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga pada umumnya dengan adanya PKK di setiap desa," demikian pidato Pak Harto.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Swasembada Pangan Paling Lambat 4 Tahun Setelah Menerima Mandat

Apakah Indonesia mampu kembali swasembada pangan? Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10/2024), mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, hal itu membutuhkan sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya dikutip dari Kompas.id.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik, jumlah petani gurem bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia juga meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.

Selain itu, proporsi petani pengelola unit usaha pertanian perseorangan (UTP) berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen pada 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023. Begitu juga petani berusia 65 tahun ke atas yang proporsinya meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen. Nah, bisakah swasembada pangan diwujudkan dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti janji Prabowo? Kita tunggu.