Soal Pembangunan IKN, Wamen PU: Insyaallah, Tentunya Kita Akan Lanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan. 

Diana mengatakan pembangunan IKN akan terus didiskusikan dengan otorita IKN.

"Insyaallah. Tentunya kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan yang sudah jalan, kita selesaikan semuanya," kata Diana di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024), dikutip dari Antara. 

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang di era Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN, menekankan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN.

Baca Juga: Prabowo Tidak Singgung IKN saat Pidato Pelantikan Presiden, PDIP: Beliau Tahu Skala Prioritas

"Insyaallah. Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN," kata Raja dikutip dari Kompas.com. 

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ucapnya.

Sebagai Wamen PU, tugas Diana adalah membantu Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tugas utama mewujudjkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan Asta Cita, seperti infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan/renovasi sekolah, dan jalan-jalan daerah untuk mendukung konektivitas di desa.

Selain itu, Diana juga harus membantu Menteri PU segera bergerak melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan K/L dan Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk bersama-sama memetakan kembali proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan.

Baca Juga: Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang Dilantik Hari Ini

Adapun pekerjaan rumah yang menanti Menteri PU pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri PU bertugas membantu Menteri PU, melanjutkan supervisi pembangunan sejumlah proyek di IKN seperti bandara IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang saat ini masih berlanjut.