JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu mengkritik jumlah kabinet Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya terlalu gemuk.
Menurut dia, bertambahnya jumlah kementerian pada era Prabowo-Gibran akan menyulitkan birokrasi di Indonesia.
Diketahui, sebelumnya jumlah kementerian era Presiden ke-7 RI berjumlah 34, kini diperkirakan jumlahnya akan bertambah.
Baca Juga: Puan Pastikan PDIP Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, tapi Dukung Lewat Parlemen
“Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perijinan buat investasi dan sebagainya, sederhananya begitu,” kata Adian di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
“Tadinya mejanya (kementerian) 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja,” imbuhnya.
Ia menyebut dengan bertambah banyak jumlah kementerian akan menyulitkan Prabowo dalam mengkoordinirnya.
“Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya? Apakah komposisi kabinet ini jadi jalan keluar dari persoalan rakyat atau jadi beban rakyat? Nah, rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi,” katanya.
Adian memastikan bahwa Fraksi PDIP akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Hal yang sama, menurut Adian, juga dilakukan ketika Joko Widodo (Jokowi) semasa menjabat Presiden RI.
Baca Juga: Budi Gunawan Hadiri Pembekalan Calon Menteri Prabowo, Hasto: Bukan Anggota PDIP
“Kita ketika bersama-sama dengan Jokowi, kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, benar-benar enggak, ya dikritik,” katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.