Soal Dugaan NPWP Bocor, Menko Polhukam: Banyak Data yang Tak Cocok

JAKARTA, KOMPAS TV - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto angkat bicara ihwal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga Indonesia mengalami kebocoran. 

Hadi menyebut, dugaan kebocoran NPWP itu bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Setelah dilakukan pengecekan dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) banyak data yang diduga bocor tapi, tak valid. 

Baca Juga: Bahas Kewajiban Negara Lindungi Keamanan Siber Nasional usai Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Hal itu ia katakan ketika rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024). 

"Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenant di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," kata Hadi.

Ia menduga data NPWP yang bocor itu berasal dari server yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota. 

"Nah ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK atau NPWP," katanya.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, pihaknya terus menjalankan koordinasi dengan BSSN dan berencana menggelar rapat bersama pihak Ditjen Pajak.

Baca Juga: Respons Presiden Jokowi soal 6 Juta NPWP Warga Indonesia Diretas Bjorka

"Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN," ujarnya.

"Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini," katanya.