Jelang Purnatugas, Wapres Pamit: Mohon Maaf, Semoga Akhirnya Husnul Khatimah

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpamitan menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Setwapres, Jakarta, Rabu (18/09/2024).

Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan permohonan maaf.

“Karena pemerintahan periodenya Pak Jokowi, saya ini tinggal menghitung hari, maka sekaligus kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf, pamit," kata Ma'ruf di pantau dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Sebab sampai tanggal 20 Oktober nanti kita sudah selesai,” sambungnya.

Ia berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dirinya selama lima tahun terakhir ini dapat berakhir dengan baik.

 Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama dirinya menjabat sebagai Wapres.

"Semoga akhirnya husnul khatimah dan mohon maaf atas segala kekurangan selama ini," ujarnya.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Beberkan Isi Obrolannya dengan Prabowo di Rapat Paripurna IKN: Kita Gembira

Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas kerja samanya, utamanya dalam target penghapusan kemiskinan ekstrem yang hampir tercapai.

"Dan terima kasih atas kerja samanya sehingga kemiskinan ekstrem itu bisa nyaris 0 persen," ucapnya.

Ia pun optimis, di akhir masa tugasnya nanti, angka kemiskinan ekstrem di tanah air dapat mendekati 0 persen di Indonesia.

“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ungkapnya.

Wapres kemudian mengingatkan bahwa pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Tantangan yang dimaksud yakni seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir tahun ini.

“Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah. Karena ini sangat menentukan,” jelasnya.

Baca Juga: Upaya Perlindungan Pekerja, Ini Momen Wapres Ma'ruf Amin Memberikan Paritrana Award