Sekjen Partai Gerindra Sebut Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, kemungkinan kementerian era Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ada yang dipisah dan digabung, sehingga kemungkinan jumlahnya akan bertambah. 

"Ada kementerian yang dipisah ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia mengakui bila nantinya jumlah kementerian memang akan bertambah, tapi untuk detail jumlahnya belum diketahui.

Baca Juga: Respons Cak Imin soal RUU Kementerian Negara: Presiden Bertanggung Jawab

"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujarnya.

Menurut dia, dengan penambahan pos menteri maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. 

"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program, karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," katanya.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui kalau jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya akan bertambah dari sebelumnya. 

Namun, dirinya masih enggan menjelaskan jumlah pasti penambahan kementerian tersebut. 

Baca Juga: Bicara soal Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo, Politikus PKB: Kan Presidennya Bukan Pak Bamsoet

Diketahui, dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jumlah kementerian ada sebanyak 34. 

“Ya kalau kemudian penambahan, itu ada,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).