Anindya Bakrie Bantah Ada Intervensi Jokowi di Munaslub Kadin: Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Luar Biasa, Anindya Bakrie membantah ada cawe-cawe atau intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dibalik Munaslub Kadin.

Anindya pun menegaskan tudingan Munaslub Kadin telah diintervensi atau disusupi kepentingan pihak luar sebagai tuduhan yang berlebihan.

“Isu-isu bahwa ada pengaruh dari tempat lain kayanya sih berlebihan ya menurut saya,” ujar dia dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin (16/8/2024). Dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Baca Juga: Rano Respons Kekuatan RK-Suswono yang Diusung 12 Parpol: Warga Jakarta, Ayo Bantuin Gue

Sebelumnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Munaslub Kadin.

“Tidak ada 'cawe-cawe' dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” tegas Ari.

Ari Dwipayana lebih lanjut dikonfirmasi soal legalitas Kadin hasil Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurutnya, proses legalitas Kadin berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan hingga saat ini Kemensetneg belum menerima surat resmi dari Kemenkumham terkait hal tersebut.

“Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana atau Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” ujar Ari.

Baca Juga: Anindya Bakrie Terbuka Bertemu Arsjad Rasyid: Ini Dunia Usaha, Bukan Organisasi Politik, Biasa Aja

Sebelumnya sebagaimana tayangan di Kompas TV, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan akan mengikuti hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Munaslub Kadin) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. 

“Pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendal bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ucap Supratman.

“Nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tambah Supratman.