Prabowo Diyakini Bakal Bentuk Kabinet Tambun, Jubir Pastikan Diisi Para Ahli di Bidangnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal spekulasi presiden terpilih itu bakal menambah jumlah kementerian.

Prabowo diyakini bakal membentuk kabinet tambun hingga 44 ketika menjabat bersama anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024 mendatang.

Dahnil menyebut belum ada yang tahu mengenai kepastian jumlah kementerian atau sosok menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut Prabowo sedang membentuk tim kecil untuk merumuskan kementerian di kabinetnya.

Baca Juga: Isu Pemerintahan Prabowo-Gibran Diisi 44 Kementerian, Dasco: Masih Simulasi, Belum Bisa Dipastikan

Dahnil menegaskan, kementerian/lembaga yang ditetapkan Prabowo akan disesuaikan dengan program kerja yang dijanjikan selama kampanye.

Menurut Dahnil, bukan tak mungkin bahwa ada kementerian yang akan dilebur atau dikurangi.

"Bukan sekadar penambahan, tetapi ada juga yang bisa jadi digabungkan, disatukan, dan sebagainya, untuk memastikan program-program Pak Prabowo bisa lebih akseleratif sesuai dengan agenda pembangunan Pak Prabowo lima tahun ke depan," kata Dahnil dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Kamis (12/9/2024).

Di lain sisi, Dahnil menjamin Prabowo akan membentuk kabinet zaken atau kabinet yang diisi para ahli.

Ia menjelaskan, Prabowo tetap akan mempertimbangkan kapasitas dan loyalitas calon menteri, bukan hanya tergantung afiliasi politik.

"Kita sadar betul ketika kritik-kritik datang bahwa jika institusi terlalu gemuk, pengawasan bisa lemah, potensi korupsi bisa terbuka lebar. Nah, itu juga yang menjadi perhatian khusus Pak Prabowo," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, Prabowo harus memberikan rasionalisasi kepada publik jika menambah kementerian saat menjabat.

Adi menyebut Prabowo memang butuh susunan kementerian yang sesuai untuk mengakomodasi janji-janji kampanye.

Terutama proyek mercusuar seperti makan siang gratis.

Namun, di lain sisi, menurutnya, penambahan kementerian dapat dipandang sebagai upaya Prabowo mengakomodasi sekutu politiknya di kabinet.

"Politik merangkul inilah yang sepertinya membutuhkan pos-pos baru yang mesti mengakomodasi menteri yang juga berasal dari partai-partai yang kalah di pilpres," kata Adi.

"Secara prinsip, mau menterinya 44, 40, yang paling penting ada rasionalisasi kepada publik. Rasionaisasi pertama tentu bagaimana untuk mempercepat visi/misi dan janji Pak Prabowo itu bisa diterjemahkan (dalam kementerian yang dibentuk)," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Jawab Isu akan Masuk Wantimpres Usai Lengser: Saya Mau Pulang ke Solo