Pilgub Jakarta: Akrab dengan Elite Partai KIM Plus, Pramono Sebut Hal Biasa, Bukan Bentuk Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung membantah isu bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pramono mengaku bahwa dirinya akrab dengan elite partai di luar PDI-P, tetapi bukan berarti menjadi dukungan baginya di Pilgub Jakarta.

Pramono sebelumnya terpantau bersepeda bersama sejumlah tokoh politik, termasuk politikus Partai Golkar, Meutya Hafidz, Sabtu (7/9/2024) petang.

Ia pun diagendakan bertemu dengan ketua umum partai anggota KIM Plus dalam waktu dekat yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan di kawasan Car Free Day (CFD) Minggu (8/9) pagi ini.

Baca Juga: Asisten Prabowo Ditunjuk Jadi Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng

Poitikus berusia 61 tahun itu menyebut dirinya berkomunikasi baik dengan seluruh ketua umum parpol. Namun, Pramono menegaskan komunikasi yang baik tersebut tidak sama dengan dukungan politik.

"Mengenai ketua umum (parpol lain), bukan ketua umum yang akan memberikan dukungan. Kan nggak mungkin," kata Pramono, Sabtu (7/9), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

"Tetapi bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh ketua umum itu tidak bisa dipungkiri. 

Pramono mengaku bisa dekat dengan ketua umum parpol karena menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama hampir 10 tahun belakangan. Jabatan ini akan ditinggalkannya jelang penetapan cagub/cawagub Jakarta.

"Saya tidak pernah punya masalah apa pun dengan mereka. Karena sebagai sekretaris kabinet yang mudah-mudahan tanggal 22 September ini, begitu saya ditetapkan, saya sudah mendapatkan persetujuan untuk mengundurkan diri," kata Pramono.

"Maka saya merasa bahwa saya akan konsentrasi sepenuhnya untuk memenangkan kami berdua."

Pramono Anung akan berduet dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Mereka sedianya akan bersaing dengan duet Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Baca Juga: Ahli Tata Negara UGM: Harusnya Calon Tunggal yang Kalah Tidak Boleh Mencalonkan di Pilkada Lagi