Kompas TV nasional politik

Dinasti Politik di Pilkada 2024: Dari Pramono Anung, Airin hingga Mantu Jokowi

Kompas.tv - 2 September 2024, 14:00 WIB
dinasti-politik-di-pilkada-2024-dari-pramono-anung-airin-hingga-mantu-jokowi
Ribuan mahasiswa dari Aliansi Jaga Demokrasi menggelar Mimbar Demokrasi Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM di halaman Kampus Institut Senin Indonesia (ISI) Yogyakarta, Kamis (23/11/2023). (Sumber: TRIBUNNEWS/HO)
Penulis : Iman Firdaus | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Perhelatan Pilkada 2024 ini, menampakkan wajah dinasti politik yang makin kental bahkan merata di hampir semua daerah. Setidaknya ada 35 daerah daerah, terdiri dari 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang disokong oleh dinasti politik.

Dari 35 daerah tersebut terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada 2024.

“Di antaranya ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur. Di Banten misalnya, ada dinasti Atut dan Jayabaya, yang membuat satu daerah akan diperebutkan oleh dua dinasti politik,” kata Peneliti Themis, Hemi Lavour dalam diskusi “Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN” di Kalibata, Jakarta Selatan, 13 Agustus, dikutip dari laman rumahpemilu.org.

Sementara Kompas.id menuliskan bahwa contoh dari dinasti politik itu terlihat, misalnya, di Pilkada Banten. Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, maju sebagai bakal calon gubernur Banten.

Keponakan Airin, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, juga kembali bertarung di Pilkada Tangsel, sedangkan anak Atut, yakni Andika Hazrumy, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Banten, kini maju di Pilkada Kabupaten Serang.

Baca Juga: KPK Masih Proses Surat Undangan untuk Kaesang soal Fasilitas Jet Pribadi, Keberadaan Belum Diketahui

Bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menjadi calon gubernur Jakarta pun tak terlepas dari urusan dinasti politik. Anak Pramono, Hanindhito Himawan Pramana, maju lagi sebagai calon bupati Kediri (petahana).

Dari Provinisi Sumatera Utara, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby A Nasution, maju sebagai calon gubernur Sumut. Di Pilkada Kalimantan Tengah, empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa kepala daerah yang tengah menjabat di sana.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpandangan, munculnya figur yang menjadi bagian dari dinasti politik bukan hal baru dalam pilkada di Indonesia. Namun, ia menyayangkan dinasti politik justru semakin menonjol. 

”Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu menekan dinasti politik. Fakta ini juga menunjukkan ketidakmampuan partai politik dalam melakukan kaderisasi secara lebih luas,” kata Hadar, Minggu (1/9/2024) dikutip dari Kompas.id.

Baca Juga: Dinasti Politik Marak di Pilkada 2024, Pengamat: Partai Tak Mampu Lakukan Kaderisasi

Selain problem kaderisasi di parpol, Hadar menengarai kemunculan dinasti politik semakin memperlihatkan proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu yang berbiaya tinggi. Dengan demikian, hanya dinasti politik yang memiliki keunggulan finansial yang hanya bisa mengikutinya.

Adanya dinasti politik, menurut Hadar, dapat mencederai prinsip adil di antara calon dalam pemilihan. Di sisi lain, dinasti politik juga dikhawatirkan cenderung membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan ketika kelak terpilih, karena lebih terkait dengan kelompok atau golongan tertentu.

 Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto,  maraknya dinasti politik tidak menjadi masalah selama penyelenggara pemilu bersikap netral, peraturan perundang-undangan dibuat dan diterapkan secara obyektif, serta lembaga pengawas dan peradilan pemilu menjalankan tugasnya dengan profesional.

Namun dinasti politik akan menjadi sumber masalah ketika di sana terjadi perdagangan pengaruh (trading in influence). Hal ini terutama bagi para calon pemimpin daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang masih menjabat.

Di dalam United Nation Convention Against Corruption yang telah diratifikasi Indonesia, perdagangan pengaruh termasuk dalam tindak pidana korupsi.

”Kalau demokratisasinya masih dipenuhi dengan dagang pengaruh, itu justru salah. Politik dinasti dilakukan dengan cara ada janji, ada penawaran, ada pemberian kepada pejabat publik atau siapa pun sehingga memperoleh manfaat yang tidak semestinya,” tutur Aan.


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x