Dinasti Politik Marak di Pilkada 2024, Pengamat: Partai Tak Mampu Lakukan Kaderisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pilkada 2024 masih memperlihatkan wajah dinasti politik yang makin kental. Hal itu menjadi indikasi tidak optimalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi.

Bahkan, maraknya dinasti politik juga mengindikasikan tingginya ongkos politik untuk maju di pilkada. Sebab hal ini berpotensi membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan. 

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpandangan, munculnya figur yang menjadi bagian dari dinasti politik bukan hal baru dalam pilkada di Indonesia. Namun, ia menyayangkan dinasti politik justru semakin menonjol. 

Baca Juga: Anak dan Mantu Jokowi di Bursa Pilkada, Pengamat Sorot Dinasti Politik Kuasai 117 Daerah

”Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu menekan dinasti politik. Fakta ini juga menunjukkan ketidakmampuan partai politik dalam melakukan kaderisasi secara lebih luas,” kata Hadar, Minggu (1/9/2024) dikutip dari Kompas.id.

Contoh dari dinasti politik itu terlihat, misalnya, di Pilkada Banten. Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, maju sebagai bakal calon gubernur Banten.

Keponakan Airin, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, juga kembali bertarung di Pilkada Tangsel, sedangkan anak Atut, yakni Andika Hazrumy, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Banten, kini maju di Pilkada Kabupaten Serang.

Baca Juga: Penerus Dinasti Politik Kennedy Jadi Capres AS, Tantang Trump dan Biden

Contoh lain,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta, sedangkan anaknya, Hanindhito Himawan Pramana, maju lagi sebagai calon bupati Kediri (petahana).

Dari Provinisi Sumatera Utara, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby A Nasution, maju sebagai calon gubernur Sumut. Di Pilkada Kalimantan Tengah, empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa kepala daerah yang tengah menjabat di sana.

Selain problem kaderisasi di parpol, Hadar menengarai kemunculan dinasti politik semakin memperlihatkan proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu yang berbiaya tinggi. Dengan demikian, hanya dinasti politik yang memiliki keunggulan finansial yang hanya bisa mengikutinya.

Adanya dinasti politik, menurut Hadar, dapat mencederai prinsip adil di antara calon dalam pemilihan. Di sisi lain, dinasti politik juga dikhawatirkan cenderung membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan ketika kelak terpilih, karena lebih terkait dengan kelompok atau golongan tertentu.