Berlaku Mulai Besok, Berikut Rincian Tarif Listrik Bulan September 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan bahwa tarif listrik yang berlaku mulai 1 September 2024 tidak akan mengalami perubahan. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga daya saing industri dan mengendalikan tingkat inflasi.

“Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ucap Jisman, dikutip dari Kompas.com (23/8).

Penetapan tarif listrik nonsubsidi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023. 

Proses penetapan tarif mengacu pada parameter ekonomi makro seperti kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA). Meskipun terdapat perubahan pada parameter ekonomi makro, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada triwulan III agar tetap stabil.

Baca Juga: Medali Pertama di Paralimpiade Paris 2024! Saptoyogo Purnomo Raih Medali Perak

Berikut adalah rincian tarif listrik terbaru yang berlaku mulai 1 September 2024

• Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp1.352 per kWh
• Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
• Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
• Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
• Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh
• Golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh
• Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh
• Golongan I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas: Rp996,74 per kWh
• Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh
• Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh
• Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh
• Golongan L/TR, TM, TT: Rp1.644,52 per kWh

Tarif ini berlaku untuk berbagai golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga industri besar, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan industri di Indonesia.

Baca Juga: Jawaban Presiden Jokowi soal Wacana Tarif Subsidi KRL Berbasis NIK: Belum Tahu Masalah Lapangannya