Kemenkeu Sebut 5 Bansos Ini Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana penguatan program bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan alokasi anggaran mencapai Rp504,7 triliun. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR pada Selasa (27/08/2024).

Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus pada perlindungan sosial merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Penguatan perlindungan sosial untuk sepanjang hayat dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan perlindungan sosial sepanjang hayat," jelas Menkeu dikutip dari situs Kemenkeu.

Dalam rencana APBN 2025, beberapa program bantuan sosial yang akan dilanjutkan dan diperkuat meliputi:

Baca Juga: Update Jadwal Pencairan Bansos Kemensos BPNT Agustus 2024, Klik cekbansos.kemensos.go.id

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Kartu Sembako
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
4. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
5. Kartu Kesejahteraan

Selain melanjutkan program-program yang sudah ada, pemerintah juga berencana untuk melakukan sinergi dan integrasi bantuan sosial dengan kartu kesejahteraan.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya program graduasi dari kemiskinan dalam skema perlindungan sosial.

"Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlindungan sosial," ujarnya.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Penguatan program bantuan sosial ini sejisi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045.

Pemerintah memandang investasi di bidang SDM, termasuk melalui perlindungan sosial, sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.