Kantor Komunikasi Presiden Kawal dan Pastikan Pilkada Serentak 2024 Jujur dan Adil

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah akan memastikan dan mengawal tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan hal itu melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Selasa (27/8/2024).

Hasan menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Peraturan tersebut telah melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi, baik mengenai syarat usia calon kepala daerah maupun ambang batas yang harus dipenuhi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah,” jelasnya.

Baca Juga: Perang 'Bintang' Andika Perkasa VS Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Siapa Lebih Kuat?

“Dengan selesainya tahapan ini, lanjut Hasan, kita kini berada di jalur yang pasti untuk melaksanakan Pilkada 2024 sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Menurutnya, pilkada yang akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota bukanlah tugas yang ringan.

“Sebagai bagian dari tugas konstitusional pemerintah, kami akan memastikan dan mengawal tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi ini sebagai bagian dari kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam memilih calon pemimpin di daerah masing-masing, demi terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045, imbuhnya.”

Dalam keterangan itu, ia juga menjelaskan bahwa hari ini adalah pembukaan pendaftaran Pilkada 2024, yang merupakan salah satu tahap penting dalam perjalanan demokrasi.

Baca Juga: [FULL] Pidato Surya Paloh usai Resmi Terpilih Kembali Jadi Ketum NasDem, Singgung Pilkada 2024

“Proses ini merupakan  tonggak utama dalam memastikan hak-hak demokrasi setiap warga negara terlindungi dan dihormati,” ujarnya.

“Sebagai negara yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, kita harus memberikan perhatian penuh pada setiap langkah dalam proses ini. Seluruh aturan yang akan berlaku dalam Pilkada ini telah difinalkan,” bebernya.