Ramai Disebut Pejabat Kejagung Diduga Terima Gratifikasi, Begini Tanggapan Kejagung dan KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pejabat Kejaksaan Agung  (Kejagung)  Asri Agung Putra diduga menerima fasilitas dari pengusaha atau gratifikasi.

Isu tersebut muncul usai beredarnya tangkapan layar percakapan menantu Asri Agung, Dwi Okta Jelita atau Jelita Jeje,  di media sosial (Medsos).

Dalam percakapan tersebut Jelita yang menggunakan akun Instagram @JelitaJeje, mengungkapkan pengalaman keluarganya yang kerap mendapatkan fasilitas saat bepergian ke luar negeri oleh para pengusaha. Informasi tersebut disebutnya diperoleh dari mertuanya.

"Gue jg jd bnyk tau dari mertua gue, kita kl kluar negeri itu d cover sm pengusaha2 yg emang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas presiden” katanya saat mengirimkan pesan melalui DM yang viral di media sosial.

“Pada rebutan tu orang-orang mau fasilitasi jadi itu bukan pakai duit negara apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan. Emang yang bisa naik jet pribadi presiden pas tugas doang? Nggak loh.. Banyak banget pengusaha-pengusaha yang sudah punya jet pribadi, disewain juga banyak. Apalagi buat anak mantu presiden banyak yang nyodorin pasti (ini pengalaman pribadi) bukan katanya tapi memang faktanya begitu kalau udah di lingkup pejabat tinggi."

Merespon kabar tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, buka suara terkait isu dugaan gratifikasi pejabat Kejagung Asri Agung tersebut.

Ia menyebut pihaknya tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan informasi viral tersebut. Sebab, informasi itu muncul dari ranah pribadi.

Sehingga hal tersebut, menurut dia, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. 

"Informasi itu kan muncul di ranah pribadi atau keluarga. Kita enggak tahu apa motivasi yang bersangkutan menyampaikan hal seperti itu, itu yang harus diungkap dulu, kalau ternyata karena emosi atau persoalan keluarga?" kata Harli, Senin, masih dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga: Kejagung Bantah akan Panggil Airlangga Hartarto soal Kasus Korupsi CPO